“Dalam perencanaan akan menuju ke kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional (JKN),” kata dia. Baca juga: Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan Muttaqien mengatakan, penerapan kelas standar yang akan diterapkan ini bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di Program JKN.

“Nanti segmentasi peserta otomatis berubah, tidak ada lagi kategori peserta kelas 1,2, dan 3,” katanya lagi.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit maka diberikan berdasarkan “kelas standar”. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email “Rawat jalan seperti biasa, disini yang dibahas terkait kelas rawat inap,” ujarnya.

Rawat inap kelas standar bertahap mulai 2022 Kerabat korban kebakaran, saat mencari lokasi ruangan rawat inap keluarganya di depan ruang IGD RSCM, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2015).

Pelayanan rawat inap kelas standar ini akan dilakukan bertahap mulai 2022 dan selambatnya dilakukan pada 1 Januari 2023. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pada PP 47 Tahun 2021 dan Perpres 64 Tahun 2020 Pasal 54 B. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan waktu pasti terkait penerapan kelas standar pada pelayanan rawat inap di pelayanan BPJS ini.

“Belum ditentukan. Tapi sepertinya belum memungkinkan jika dilaksanakan pada Januari 2022,” kata dia.

Adapun terkait besaran iuran, hingga saat ini menurutnya belum diketahui karena masih terus berproses. Pemerintah, menurutnya harus memperhitungkan iuran dengan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku. Selain itu, perhitungan iuran harus dilakukan paling tidak dengan memperhatikan inflasi, dan biaya kebutuhan jaminan kesehatan.

“Yang sangat penting juga adalah memperhatikan kemampuan membayar iuran peserta, terutama jika kita lihat di masa pandemi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Konsep kelas standar Pasien rawat inap yang menunggu mendapatkan ruang perawatan memenuhi ruang tunggu instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Menurut Muttaqien, konsep akhir yang dituju pada pengubahan pelayanan BPJS menjadi kelas standar ini akan menyesuaikan Amanah UU SJSN yakni ekuitas.

Dirinya mengatakan, ekuitas berarti tidak ada perbedaan manfaat medis maupun non medis pada peserta JKN. Adapun nanti ketika peserta menginginkan pelayanan yang lebih tinggi dari kelas rawat inap (KRI) JKN, maka peserta dapat meningkatkan haknya melalui mekanisme Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) dengan membayar selisih biaya melalui asuransi kesehatan tambahan, pemberi kerja, maupun membayar sendiri.

Terkait dengan rencana ini, DJSN menurutnya bersama Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan dan juga dibantu beberapa akademisi Perguruan Tinggi telah mendiskusikan kriteria KRI JKN. Ia juga mengatakan telah dilakukan serangkaian konsultasi publik kepada stakeholder, melakukan self assesment kepada 1.916 RS di Indonesia, menyusun Peta Jalan KRI JKN, dan bersama BPJS Kesehatan sedang melakukan survei kepada Peserta JKN. (kompas)

The post BPJS Kesehatan Akan Terapkan Kelas Standar Mulai 2022, seperti Apa Gambarannya? appeared first on Edukatif, Inovatif, dan Informatif.

“Kami memang menyiagakan untuk periode di mana banyak hari libur karena pengalaman lalu di saat libur panjang itu kemudian terjadi peningkatan kasus,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari dalam konferensi pers virtual yang diikuti dari Jakarta, Senin (27/9).

Pemerintah sedang mendata sumber daya manusia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta jumlah pasien yang dilayani guna memperhitungkan jumlah tenaga kesehatan dan relawan yang perlu disiagakan guna mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan kasus Covid-19.

“Sedang dilakukan asesmen di semua fasyankes yang merekrut relawan untuk benar-benar kita bisa mendapatkan kondisi SDM saat ini dan jumlah pasien yang dilayani,” ujarnya.

Kirana menjelaskan, meski sudah mulai mengurangi relawan penanganan Covid-19, rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan tetap menyiagakan tenaga kesehatan untuk menghadapi kemungkinan terjadi peningkatan pasien Covid-19. Tenaga kesehatan dan relawan, juga disiagakan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Kementerian Kesehatan, dia mengatakan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya dalam menyiagakan tenaga kesehatan dan relawan di RSDC Wisma Atlet.

“Sehingga bila terjadi peningkatan kasus kita tidak mengalami kesulitan seperti yang lalu,” terangnya.

Kirana menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah merekrut lebih dari 7.000 relawan untuk mendukung penanggulangan Covid-19 dan saat ini masih ada sekitar 4.300 relawan yang aktif bertugas.

Seperti dilansir dari Antara, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI Kolonel Laut (K) dr. RM Tjahja Nurrobi mengatakan bahwa jumlah petugas yang akan disiagakan di RSDC Wisma Atlet sudah diperhitungkan.

“Perhitungan kami paling tidak pada saat nanti di akhir tahun itu kita masih bisa mempunyai kurang lebih sekitar 1.500 (petugas) kalau nanti disetujui PPSDM Kementerian Kesehatan,” katanya.

“Seandainya ada lonjakan-lonjakan, 1.500 orang ini kita bisa siap siagakan sambil menunggu perbantuan perkuatan dari PPSDM untuk mengumpulkan relawan-relawan yang sudah menjadi mitra dari PPSDM dan RSDC Wisma Atlet,” tutup Nurrob. (l6)

The post Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkes Siagakan Tenaga Kesehatan dan Relawan appeared first on Edukatif, Inovatif, dan Informatif.

“Sekarang cuma satu orang pasiennya. Isolasi sendiri dia kasian juga nunggu teman,” ujar Kepala Rumah Lawan COVID-19 Suhara Manullang saat dihubungi, Senin (27/9/2021).

Menurut Suhara, kondisi ini baru pertama kali terjadi di Rumah Lawan COVID-19 sejak pandemi COVID-19 melanda Tanah Air pada Maret 2020.

Sebelumnya, jumlah pasien yang menjalani isolasi di pusat karantina itu juga pernah turun signifikan pada Maret 2021. Namun, kembali melonjak dalam beberapa pekan berikutnya.

“Belum pernah cuma satu pasien. Dulu Maret 2021, sebelum lebaran itu paling sedikit 25 orang. Kemudian melonjak, diteruskan mudik bersama lonjakan lagi. Jadi baru pertama kali mengalami satu pasien,” ungkap Suhara.

Kendati demikian, Suhara memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan (Nakes) dan fasilitas perawatan di Rumah Lawan COVID-19 tetap disiagakan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya.

“Tetap kami siaga. Jadi gini, COVID-19 ini belum selesai, kita tidak tahu kapan pun bisa naik. Kami tetap koordinasi dengan Wali Kota dengan Dinas Kesehatan, bahwa kami tetap standby,” pungkasnya.

Diketahui, kasus COVID-19 di wilayah Tangerang Selatan masih terus bertambah. Dinas Kesehatan melaporkan adanya penambahan 7 kasus baru COVID-19, pada Minggu (26/9/2021).

Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Tangerang Selatan hingga Minggu kemarin sebanyak 30.846 kasus. Satgas Penanganan COVID-19 mengonfirmasi 29.944 orang di antaranya sudah sembuh. Bertambah 10 orang dari data terakhir pada Sabtu (25/9/2021).

Sementara itu, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilaporkan meninggal dunia sebanyak 729 orang. Saat ini, jumlah pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan berkurang menjadi 173 orang. Para pasien itu menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit rujukan. (kps)

The post Pertama Kali Selama Pandemi, Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hanya Karantina Seorang Pasien appeared first on Edukatif, Inovatif, dan Informatif.